Sejarah yang menorehkan tinta emas Hari Depan Polisi dimulai setelah proklamasi Kemerdekaan, dimana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indon  esia (PPKI) pada sidangnya hari kedua tgl 19 Agustus 1945 memasukkan kepolisian dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian status Djawatan Kepolisian Negara (DKN) secara administratif mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi Umum pada masa penjajahan Belanda.

Berdasarkan Maklumat Pemerintah tertanggal 29 September 1945 R.S. Soekanto Tjokodiatmodjo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Indonesia Pusat. Pengangkatan ini merupakan titik awal adanya polisi sebagai polisi Nasional yang sekarang ini disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan Polisi Nasional menjadi Polri menurut catatan sejarah terjadi melalui peristiwa-peristiwa penting yang heroik selama periodesasi Revolusi Fisik dari tahun 1945-1949, yang meletakkan dasar-dasar hari Depan Polisi Republik Indonesia.

Masa vacum pemerintahan pada saat transisi setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dengan terpaksa pemerintah pendudukan Jepang membubarkan tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho namun tetap membiarkan Polisi untuk melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh anggota polisi untuk melakukan perubahan-perubahan. Dimulai di Surabaya, Komando peleton Istimewa Jawa Timur Inspektur Polisi Kelas, Mochammad Jasin memprolamasikan kedudah Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 1945. Proklamasi itu berbunyi sebagai berikut :

Oentoek bersatoe dengan rakyat dalam perdjoengan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan ini menyatakan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia”

Surabaya, 21 Agoestoes 1945  

                                                         Atas nama seloeroeh warga

                                                                                                     Polisi

Peristiwa ini disusul momentum-momentum yang sangat penting dan menorehkannya dalam sejarah Kepolisian Republik Indonesia yang akan di bahas di bawah ini

PROKLAMASI POLISI SEBAGAI POLRI

Setelah dikumandangkannya Proklamasi kemerdekaan di beberapa kantor Polisi Jakarta secara spontan menurunkan bendera Jepang dan menggantikannya dengan bendera Merah Putih, peristiwa itu dilakukan di kantor Polisi Menteng, Senen, Tanah Abang, Pasar Baru dan lain-lain. Meskipun ada usaha tentara Jepang untuk menghalang-halanginya. Hari-hari berikutnya, pengibaran bendera merah Putih dikantor-kantor Polisi semakin meluas sampai di luar kota Jakarta kemudian di seluruh wilayah Indonesia. Selain mengibarkan bendera Merah Putih dan menyatakan diri sebagai Polisi Republik Indonesia, kemudian mengganti lambang HINO MARU pada masing-masing petnya dengan lancana Merah Putih dari kain.

Setelah kalah perang, tentara Jepang di Indonesia mendapat perintah dari sekutu untuk menjaga status quo sampai kedatangan Sekutu di Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Jepang meluncur dan membubarkan tentara Pembela Tanah Air dan HEINO. Polisi tidak di lucuti senjatanya dan tetap melaksanakan tugasnya sehingga pada awal kemerdekaan merupakan satu-satunya organisasi yang bersenjata.

Pada hari dan bulan yang sama setelah Proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia pada sidangnya hari kedua tanggal 19 Agustus 1945 memasukkan kepolisian dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian status Djawatan Kepolisian Negara (DKN) secara administrasi mepunyai individu sehingga sama dengan Dinas Polisi Umum pada masa penjajahan Belanda.

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pemerintah  Jepang membubarkan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan HEIHO. Polisi dibiarkan telah melaksanakan tugasya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh anggota polisi untuk melakukan perubahan-perubahan di Surabaya Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas I, Mochamad Jasin memproklamasikan kedudukan Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 1945.

Proklamasi polisi itu kompakkan suatu tekad angota polisi untuk berjuang melawan tentara jepang yang masih bersenjata lengkap walaupun sudah menyerah. Proklamasi polisi itu juga bertujuan untuk  meyakinkan rakyat bahwa polisi adalah aparat warga yang setia kepada warga RI dan bersama-sama rakyat berjuang melawan penjajah, dengan demikian rakyat bisa melihat bahwa polisi bukanlah alat penjajah.

Keesokan harinya tanggal 22 Agustus, IP.I Moehammad Jasin melakukan pawai  dengan mengerahkan dua ratus anggota di tambah pasukan Polisi Istimewa kota besar Surabaya yang berjumlah sekitar seratus orang dibawah piminan IP II Suratimun, pawai dalam rangka unjuk kekuatan dengan menyusuri jalan, protokol di Surabaya. Perlengkapan dan pakaian seragam yang digunakan tetap yang lama, perbedaannya emblem di pet dan diatas saku baju sebelah kiri dihiasi Merah Putih berbentuk oval atau persegi empat.

Proklamasi polisi dan pawai yang mereka lakukan berhasil menghapuskan kekhawatiran dan keraguan rakyat Surabaya akan kesetiaan polisi kepada Republik Indonesia, sekaligus menghapus kesan polisi buatan Jepang terkenal bengis dan ganas. Sebagai buktinya rakyat mendukung upaya-upaya IP II Mochamad Jasin untuk merebut senjata tentara Jepang.

 

PERANAN POLRI DALAM REVOLUSI FISIK

a.    Sekitar tahun 1945 (Proklamasi)

Selain kata Surabaya di kota-kota lain di Indonesia terjadi pengambil alihan kekuasaan di kantor-kantor pemerintahan yang dikuasai Jepang dan menurunkan Bendera Jepang yang dikemudian digantinya dengan Bendera Merah Putih, dari kubu pertahanan Jepang nampak di kibarkan bendera Putih tanda menyerah, senjata diserahkannya dan 360 pasukannya ditawan, tentara Jepang yang ditawan itu diserahkan kepada Pasukan Polisi Istimewa untuk pengurusan selanjutnya.

Di Semarang, 18 Agustus 1945 rakyat setelah mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka, mereka secara serentak menurunkan bendera Jepang dan menggantikannya dengan bendera Merah Putih, begitu juga di kantor-kantor polisi, Lambang Hino Maru yang berada di pet dilepas dan diganti dengan lencana Merah Putih dan mengatakan diri sebagai Polisi RI.

Pada tanggak 19 Agustus 1945 komandan Takubesu Keisat Sutai Semarang IP. II Ra Bambang Suprapto di Poeksumo melakukan rapat yang hasilnya menyatakan berdirinya Pemerintah Daerah Republik Indonesia di Semarang.

Di Yogyakarta, tanggal 22 September 1945 pasukan Polisi Istimewa di bawah komandannya Inspektur Ori Sastro Atmojo dan dibantu oleh masyarakat berhasil mengambil alih kekuasaan di kantor-kantor pemerintahan yang dikuasai Jepang.

Di Surakarta Kepolisian Republik Indonesia bersama komite Nasional Indonesia Daerah dengan didukung rakyat meminta orang-orang Jepang menyerahkan senjata-senjata yang ada digudang. Tuntutan itu berhasil tanpa ada suatu insiden, senjata tersebut untuk modal badan-badan perjuangan.

Sasaran berikutnya adalah markas Kempetai Surakarta  di Timuran. Perundingan yang dilakukan ternyata gagal sehingga rakyat bersama Polisi Republik Indonesia yang dipimpin Inspektur Polisi kelas I Domopranoto terpaksa menyerbu.

Di Surabaya masyarakat sangat khawatir pada tindakan Jepang yang  melucuti PETA dan Heino. Seorang pemuda yang bernama Abdul Rachman dan Isman menghadap Moehamad Jasin menyampaikan pesan Dr. Mustopo agar polisi waspada terhadap kemunginan akan dilucuti juga. Dalam setiap pelucutan senjata dalam kota Surabaya, pasukan Polisi Perjuangan dan pasukan polisi banyak lagi di kota-kota lain di Indonesia polisi sebagai pelopor, dalam merebut kekuasaan dari tentara jepang.

b.    Polri menghadapi Tentara Sekutu

Kedatangan tentara sekutu di Indonesia pada Bulan September yang bertepatan pula diangkatnya Raden Said Soekamto Tjokradiatmojo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Indonesia Pusat berdasarkan  maklumat pemerintah tertanggal 29 September 1945. Pengangangkatan R. Said Soekamto Tjokrodiatmojo sebagai Kepala Kepolisian merupakan titik awal adanya polisi sebagai Polisi Nasional. Prioritasnya adalah mengadakan perubahan yang meliputi Struktur polisi, watak polisi dan falsafah hidup polisi dari struktur lama, baik jaman Belanda maupun Jepang.

Hadirnya tentara Sekutu melahirkan musuh lama untuk berhadapan dengan kepolisian RI yang dibantu rakyat, karena ternyata sekutu telah dibonceng NICA (Nederlands Civic Administrasi) dan pasukannya. Adapun tujuan NICA adalah berusaha mengatur pemerintahan Belanda lagi di Indonesia. Dalam kegiatan NICA tersebut secara rahasia di bantu oleh tentara Sekutu. Tindakan tersebut misalnya pimpinan NICA di Timur Besar dan Kalimantan segera memanggil pegawai-pegawai bekas polisi Belanda yag baru keluar dari Interhiran dan diangkat kembali sebagai pegawai polisi Belanda. Begitu juga di daerah lain seperti di kota-kota di Jawa dan Sumatera dengan demikian lahir lagi Algemeene Politic (Polisi umum) Hindia Belanda. Namun mereka hanya di kota-kota saja sedangkan diluar kota masih dikuasai oleh Republik Indonesia.

Di Surabaya tentara Sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, dengan pasukan sejumlah 6.000 tentara yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby, pendaratan dilaksanakan pada sore hari dan hampir terjadi bentrokan antara tentara Inggris (Sekutu) dengan BKR dan pemuda yang telah siap menahan pendaratan Inggris tersebut, pertumpahan darah dapat dihindarkan, setelah diadakan pertemuan antara Sekutu yang di wakili oleh Kolonel Pugh dan dari Indonesia di wakili Mustopo.

Dalam pertemuan tersebut dapat disepakati tentara Sekutu akan menghentikan pasukannya sampai 8.000 meter terhitung dari garis pesisir tanjung perak, untuk melaksanakan tugasnya. Walaupun telah diadakan perjanjian antara Sekutu dengan pihak Indonesia, namun dari pihak Sekutu mengadakan ultimatum dengan menyebarkan pamflet yang berisikan agar seluruh rakyat Surabaya yang memegang senjata agar menyerahkan kepda Sekutu, bagi yang melanggar diancam hukuman mati, pamflet tersebut menimbulka kemarahan rakyat Surabaya, yang berbuntut pada tanggal 28 Oktober 1945 pukul 16.00 membuka serangan terhadap pasukan Sekutu di Darmo. Dalam pertempuran itu pasukan Polisi Istimewa dikirim ke seluruh medan dengan perlengkapan lapis baja dan senjata water matel mereka memelopori penyerbuan di gedung RRI dll.

Dalam konflik Tersebut pihak Inggris terdesak yang akhirnya mengadakan perjanjian antara Indonesia yang di wakili Bung Karno, Bung Hatta dan Amir Syarifudin dengan Mayor Jenderal Hawthourn dari pihak Inggris di Surabaya, dan pada tanggal 30 Oktober 1945 diadakan suatu perjanjian. Begitu pula di kota-kota diluar Jakarta terjadi pertempuran antara tantara Sekutu dan Polisi Republik Indonesia

a.    Lahirnya Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia

                        P3RI adalah yang didirikan pada tanggal 12 mei 1946 di Madiun. Organisasi ini bersifat homogen dan menghimpun semua potensi Pegawai Kepolisian dari pangkat yang terendah sampai pada pangkat tertinggi, baik sipil maupun yang beriuniform, adapun maksudnya adalah mempersatukan organisasi perjuangan kepolisian diberbagai daerah.

Berdirinya organisasi ini merupakan perwujudan dari sikap dan tekad yang positif segenap warga kepolisian yang merasa senasib dan sepenanggungan. Tujuan yang ingin di capai:

1)    Tetap memperahankan kemerdekaan negara RI.

2)    Menciptakan suatu korps Kepolisian Negara yang kuat dan sehat lahir maupun bathin, Kepolisian Nasional yang berjiwa Pancasila sesuai dengan tuntutan perjuangan.

3)    Bersatu dan berjuang guna kepentingan dan kesejahteraan keluarga kepolisian khususnya dan masyarakat pada umumnya.

P3RI bukanlah organisasi politik tetapi suatu organisasi perjuangan, yang bertujuan di samping untuk memperbaiki nasib para anggotanya, tetapi juga membangun kepolisian Negara RI. Sesuai dengan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

b.  Lahirnya Akademi Polisi ( 17 Juni 1946 )

Pembentukan Akademi Polisi di resmikan bersama-sama dengan Pendidikan Inspektur Polisi Angkatan I di Mertoyuddan pada tanggal 17 Juni 1946. Proses belajar mengajar banyak mengalami kesulitan, oleh karena itu pada tanggal 1 September 1946 AKPOL dipindahkan dari Mertuyudan ke Yogyakarta.

Mahasiswa AKPOL pada awalnya kadang-kadang berjiwa terjun dalam kancah perjuangan revolusi fisik. Dalam sitausi seperti itu menyebabkan para mahasiswa AKPOL harus berhenti dari kegiatan belajarnya, apabila keadaan mulai pulih, kuliah mulai berjalan kembali. Dengan demikian mahasiswa AKPOL angkatan I dan II juga dikenal sebagai mahasiswa dan pejuang.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai tahun 1950 telah mengalami beberapa kali kelulusan, mulai dari angkatan I sampai dengan angkatan V, karena situasi keamanan negara sudah aman dan ibu kota negara kembali ke Jakarta maka AKPOL secara resmi terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1950 dipindah ke Jakarta. Mulai tanggal 1 september 1950 AKPOL berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Dan pada tahun yang sama lahirlah Brimob 14 Nopember 1946 sebagai salah satu berhasil reorganisasi jawatan kepolisian negara RI semasa bermarkas di Purwokerto, dan merupakan gabungan pasukan kepolisian yang berada di tiap-tiap keresidenan. tujuan pokok dari pembentukan Mobbrig adalah untuk memperoleh pasukan kecil sebagai inti dari kepolisian yang cepat dan apabila sebagai pasukan gerak cepat pasukan tersebut merupakan tulang punggung bagi kepolisian umum yang kurang kuat persenjataannya dan memberikan sumbangan yang besar bagi usaha pertahanan negara.

c.  Jawatan Kepolisian Keluar dari Kementrian Dagri

Berdasarkan surat penetapan pemerintah No. 1 s/d tanggal 1 Juli 1946 Jawatan Kepolisian keluar dari Kementrian dalam Negeri menjadi Jawatan tersendiri langsung dibawah Perdana Menteri. Pertimbangan utama perubahan status kepolisian tersebut adalah agar jawatan kepolisian negara dalam menyusun organisasi mendapat kebebasan serta kesempatan yang lebih luas daripada yang sebelumnya.

Selanjutnya R.S Soekanto berusaha melakukan langah-langkah sebagai berikut :

1)    Penyusunan Jawatan Kepolisian Negara dengan bagian-bagiannya seperti tata usaha, keuangan, perlengkapan, oranisasi dan pengusutan kejahatan.

2)    Penyelenggaraan konferensi dinas yang pertama di Purwokerto yang dihadiri oleh semua kepala-kepala pemilik kepolisian dari kepala-kepala Polisi keresidenan dari sleuruh Jawa dan Madura, untuk meletakkan dasar-dasar persatuan dan persamaan dalam cara-cara bekerja

3)    Menciptakan peraturan-peraturan keangkatan tata tertib dan tata susila, pembarisan dan sebagainya

4)    Membereskan pengangkatan pegawai-pegawai/kader-kader Polisi yang dilakukan oleh Gubernur dan Residen pada permulaan berdirinya Republik Indonesia.

5)    Menyusun dinas pengawasan aliran masyarakat sebagai salah satu bagian dari jawatan kepolisian Negara

6)    Menyusun kembali polisi lalu lintas

7)    Membentuk uniform dan bagian./pasukan Mobrig

8)    Menyelenggarakan sekolah polisi negara dengan bagian-bagian : rendah, menengah dan tinggi

9)    Mendirikan bentuk cabang dari Jakarta Kepolisian Negara di Jakarta.

10) Membentuk cabang Jakarta Kepolisian Negara untuk Sumatera di Bukit Tinggi.

11) Mengadakan hubungan dengan daerah-daerah lain di Indonesia dengan jalan mengirimkan kurir-kurir.

 Untuk menyesuaikan dengan perkembangan internasional R.S. Soekanto Tjokrodiatmeja menilai bahwa tidak mungkin begitu saja meniru bentuk dan cara dari negara lain, karena perkembangan itu harus sesuai dengan sifat dan watak bangsa, karena itu tidak lagi bersifat sebagai peminjam, tapi belajar untuk mencapai suatu keahlian khusus (qualiti cation), jika memungkinkan sampai di pejabat ni vister. keadlian teknis senantiasa dapat dipergunakan untuk mempertinggi profesionalisme dan pelaksanaan tugas. Perkembangan selanjutnya, R.S Sukamto berkunjung ke Amerika Serikat dalam rangka mencari senjata dan kendaraan bermotor sebagai kelengkapan kepolisian disamping itu menjunjung lembaga-lembaga kepolisian seperti FBI country publical dan Citi Policio, untuk menjalin kerja sama dengan kepolisian RI.

PERANAN POLRI MENGHADAPI AGRESI MILITER BELANDA

a.  Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947.

Dengan terjadinya agresi militer Belanda pertama pembangunan kepolisian terhenti, karena kepolisian negara turut serta dalam usaha pertahanan disamping menunaikan tugasnya sebagai kepolisian. Berdasarkan penetapan dewan pertahanan negara No. 112 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1947 polisi di militerisasikan. Walaupun demikian kewajiban Polisi tetap berlaku.

Di ikutsertakannya Polisi ke dalam usulan pertahanan negara, tidak saja didasarkan pada instruksi militerisasi No. 112 tahun 1947 tetapi juga didasarkan kepada pasal 20 dan 25 dan UU keadaan bahasa melalui penetapan dewan pertahanan negara No. 49 tanggal 9 Nopember 1946.

Bentrokan dengan Belanda tidak dapat dihindarkan, walaupun perundingan Linggar jati untuk mencari penyelesaian telah berlangsung, dengan kelicikan Belanda mengakibatkan perasaan anti Belanda semakin tebal di kalangan rakyat, sehingga pertempuran degan Belanda semakin meluas di kota-kota di Indonesia.

Dengan situasi yang genting, pada tanggal 1 Desember 1947 jawatan kepolisian negara memindahkan kedudukannya ke Yogyakarta maka mulailah disusun kembali jawatan kepolisian negara lengkap dengan bagian-bagiannya dan pimpinan secara darurat di jalankan oleh wakil kepala kepolisian negara R. Soekanto di Candiwulan.

b.  Menghadapi Agresi Militer Belanda II

Perjanjian renviele ternyata tidak mampu mengakhiri konflik Indonesia – Belanda. Belanda ingin memforsir penyelesaian politik yang tidak kunjung selesai itu dengan kekerasan militer. Akhirnya tentara Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak mengakui dan tidak terlibat lagi kepada perjanjian tersebut.

Pada tangal 19 Desember 1948 tentara Belanda menyerbu Republik Indonesia yang dimulai dengan menduduki ibu kota Yogyakarta dengan Agresi militer belanda II Presiden dan wakil presiden bersama sejumlah pejabat tinggi pemerintah di tangkap dan diasingkan ke Banka tetapi sementara itu kekuasaan pemerintah Republik Indonesia telah diberikan kepada Mr. Syarifudin Prawita Negara (yang sedang berada di Bukit Tinggi) untuk memimpin suatu pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Sumatera. Dengan adanya serangan tentara Belanda itu kegiatan-kegiatan yang tadinya hijrah ke daerah republik Indonesiamulai bergerak kembali kedaerah kantong-kantong yang di tinggalkan dan terjadilah pertempuran melawan Belanda dibeberapa tempat seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat.

PERANAN POLRI DALAM PENUMPASAN PKI DAN SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 DI YOGYAKARTA

 a.  Peran Polri Dalam Penumpasan PKI di Madiun

Setelah PKI mengumumkan berdirinya pemeirntahan soviet Republik Indonesia tanggal 18 September 1948. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa gerakan PKI Muso di Madiun adalah tidak sah dan harus di tumpas. Dalam realisasi penumpasan PKI, kota Madiun akan di serang dari arah Barat dan dari arah Timur secara serentak.

Sebagai reaksi dari perintah tersebut maka Kepala Polisi Komisariat Jakarta Timur memerintahkan Komandan Mobile Brigade Besar Jawa Timur Komisaris Polisi I Mochamad Jasi membentuk 1 batalyon penumpasan pemberontakan PKI Madiun.

Segala sesuatu yang berkembang dengan oprasi tersebut di koordinasikan dengan Gubernur Militer jawa timur sebagai komandan oprasi di jawa timur, dalam waktu relatif singkat kommandan MBB Jawa Timur dengan wakilnya KP II Soejiptoo Joedo dihardjjo meneruskan pasukan untuk melakukan penumpasan PKI di Madiun dan sekitarnya.

Sekalipun madiun berhasil dikuasi pasukan brigade maupun operasii pasukan brigade berlanjut karena tentara mereka masih ada yang berhasil meloloskan diri dan langsung berjalan kearah selatan. Sasaran yang diduduki adalah Ponorogo. Disitulah tentara merah mulai melakukan aksinya untuk melakukan penangkapan dan penculikan terhadap rakyat yang mendukung Pemerintah RI.

Dalam pengejaran diluar kota Ponorogo Muso berhasil di tembak mati di desa Semanding pada tanggal 31 Okktober 1948.Dengan ditembaknya tokoh—tokoh PKI yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948,, semua pasukan Polisi dialiihkan untuk melawan serangan – serangan Belanda. Karena peranan dari pasukan Mobile Brigade Jawa Timur Cukup Besar di dalam menumpas pemberonakan Pki di Madiun dan sekitarnya. Panglima besar Sudirman memberikan penghargaan atas jasa-jasanya kepada kesatuan tersebut.

 b. Peranan Polri Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yoggyakarta

Pasukan Mobrig di Yogyakarta yang terlibat langsung dalam serangan Umum 1 Maret 1949 adalah pasukan Mobrig di Yogyakarta kelompok II di bawah pimpinan PIP II M. Ayatimman. Ditambah 1 regu (dulu brigade) dibawah pimpinan m. Sar jono dari pasukan kelopok II.

Dalam penyerangan sesuai dengan perintah, sebagai tanda pengenal guna memuddahhkan membedakan antara kawan dengan lawan maka semua anggota diharuskan memakai Janur Kuning, dipakai di bagian badan seperti di kepala, dilengan dan sebagainya. Yang mudah kelihatan.

Serangan umum Yogyakarta menghasilkan lebih dari yang diharapka. Pasukan gerilya RI dapat menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam.

Hasiil yang dicapai dari serangan umum itu bersipat ganda baik dibidang politik, psiikologi maupun militer.

1)         Aspek Politis

Dapat mengungkapkan kebohongan Belanda di Forum Internasional PBB dan mengembangkan kepercayaan dan simpati dunia International terhadap Indonesia.

2)          Aspek Psikologis

Berhasilnya serangan umum terhadap yogyakarta. Ibu kota RI yang merupakan Barometer perjuangan rakyat Indonesia, telah memberi dorongan kepada daerah—daerah untuk memperhebat perlawanan mereka terhadap musuh.

3)          Aspek Militer    

Ternyata senjata yang paling ampuh untuk mencapai sukses tidak dapat di laksanakan yaitu kerahasiaan dan pendadakan sehingga pasukan musuh tidak mengetahui sedikit juga rencana kita dan musuh benar-benar tersergap pendadakan.

PERIODE REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

a.  Pengawalan Bendera Pusaka dari Yogyakarta ke jakarta

Setelah mengadakan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasiil dari perundingan Konprensi Meja Bundar Ibu kota RI Yogyakarta pindah ke Jakarta, oleh karena itu Presiden Soekarno kembali ke Jakarta dengan pengawalan ketat oleh Pasukan Pengawal Presiden dan Wakil Peresiden.

Di samping sebagai pasukan pengawal Presiden juga dipercaya membawa Bendera Pusaka yang dipimpin oleh Inspektur Polisi Mangil dari yogyakarta ke jakarta pada tanggal 28 Desember 1945.. pengawalan Bendera Pusaka ini A I P Mangil sendiri yang membawanya, menggunakan pesawat garuda Air Ways yang mendarat dilapangan terbang Kemayoran jakarta, bersama rombongan Presiden Soekarno. Bendera Pusaka yang dimaksud adalah bendera merah putih yang dijahit oleh Ny. Fatmawati menjelang Proklamasi.

Pengawalan Bendera Pusaka dari yogyakarta ke Jakarta di sambut oleh warga kota Jakarta. Masyarakat berjejer sepanjang jalan yang di lalui rombongan Presiden dan Bendera Pusaka menuju Istana Merdeka.

b. R.S Sukanto Tjokrodiatmojo kepala Jawatan Kepolisian

Pada tanggall 7 Juli 1950 dengan ketetapan Presiden RIS No. 150 R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat sebagai kepala Jawatan Kepolisian Indonesia dan R. Soemarto sebagai kepala muda Jawatan Kepolisian Indonesia kedua pejabat Kepolisian ini ditugaskan untuk melaksanakan peleburan organisasi kepolisian yang ada dan disatukan menjadi Jawatan Kepolisiian Indonesia.

Kedua Pejabat ini berusaha untuk membentuk dan menata jawatan Kepolisian Indonesia sesuai dengan keadaan dalam negara. Hal ini dimaksudkan agar terjamin keadaan secara efektif dalam fasse stabilitas dan konsuliidasi negara dengan mengingat dan melenyapkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan dalam negara.

Jawatan kepolisiian Indonesia yang berpusat dii Jakarta berusaha menyatakan segenap Potensi yang ada di tubuh kepolisian kedalam suatu tekad dan perjuangan dalam penyelesaian masalah kepolisian dan seperti halnya Angkatan Perang juga mengalami kesulitan.

Sejak tanggal 7 Juni 1950 yaitu bertepatan dengan pengangkatan kepala Jawatan kepolisian R. Said Soekanto Tjookrodiatmodjo dan Kepala Muda Jawatan Kepolisian R. Sunarto. Jawatan Kepolisian menlebarkan susunannya keseluruh Indonesia kecuali Indonesia Timur dan Sumatera.

Pada waktu negara kesatuan RI kembali terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950, peleburan dari Jawattan Kepolisian dari RIS dan Negara-negara bagian sudah dapat dilakukan. Pelaksanaan peleburan dilaksanakan secara baik atas upaya kerja sama yang dilakukan oleh kepal kepolisian RIS dan kepala kepolisian R. I. Hal ini terwujud karena kepala kepolisian RIS Sumarto merangkap pula sebagai kepala muda Jawatan Kepolisian RIS dengan R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai kepala Jawatan Kepolisian RIS.

Sejak saat itu Kepolisian Negara Indonesia kembali dipersatukan dan bahkan sejak tanggal 1 Agustus 1950 Kepolisian Negara Sumatra Timur mengakhiri tugasnya dan meyerahkan tugasnya kepada Jawatan Kepolisian  Indonesia .Jawatan Kepolisian Indonesia Timur menyusul meleburkan diri setelah terbentuknya negara kesatuan R. I.

 c.  Organisasi Kepolisian

Pada tanggal 17 Agustus 1950 berakkhir kuasa Pemerintahan RIS dan kembali pada bentuk negara kesatuan RI. Momentum politik ini ikut mempengaruhi keberadaan Organisasi Kepolisian yang di sesuaikan konstitusi negara pada saat itu terjadi peleburan jawata—jawatan kepolisian RIS dan negara-negara bagian menjadi kenyataan.

Bersama dengan itu tersusunlah suatu organisasi Kepolisian Indonesia lalu berubah menjadi Jawatan Kepolisian Negara.. kantor pusat Kepolisian tetap berada dalam suatu gedung dengan Kementrian Dalam Negeri. Dengan terbentuknya Jawatan Kepolisian Negara, maka pada tingkat pusat terdapat Jawatan Kepolisian Negara, sedangkan susunan kebawah terdapat Polisi Propinsi, Polisi Karesidenan, Polisi Kabupaten,Polisi Wlilayah, Polisi Sub Wilayah dan Pos—pos Polisi.

Pada kantor Jawatan Kepolisian Negara terhadap bagian—bagian:

1)       Bagian Sekertariat

2)       Bagian Urusan Pegawai

3)       Bagian Keuangan

4)       Bagian Perlengkapan

5)       Bagian pengawasan aliran masyarakat

6)       Bagian prosese kriminal

7)       Bagian koordinator inspeksi Mobile Brigade

Pada kantor polisi propinsi terdapat bagian-bagian:

1)  Bagian umum termasuk urusan pegawai, urusan keuangan dan urusan perlengkapan.

2)  Bagian pengawasan Aliran Masyarakat

3)  Bagian proserse kriminal

4)  Bagian koordinator inspeksi Mobile Brigade

Pada kantor polisi kabupaten terdaftar bagian – bagian

1)  Bagian Umum

2)  Bagian Poserse

3)  Bagian pengawas Aliran Masyarakat

Pada kantor polisi wilayah terdaftar bagian-bagian

1)  Bagian Umum

2)  Bagian Proses kriminal

3)  Bagian pengawas Aliran Masyarakat

Pada kantor polisi Sub Wilayah membawahi beberapa pos polisi yang ada di setiap kecamatan.

Dengan dimasukannya Kepoilisian dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) hari kedua tanggal 19 Agustus 1945, Status Djawatan Kepolisian Negara (DKN) secara administratif berkedudukan sama dengan Dinas Polisi Umum masa penjajahan Belanda dan berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 29 September 1995. RS Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Indonesia Pusat merupakan titik awal adanya polisi sebagai Polisi Nasional didukung dengan di proklamirkannya Polisi sebagai Polri tanggal 21 Agustus 1945 di Surabaya oleh Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas I  Mochammad Jassin serta peristiwa pengalihan Status Kepolisian dari Departemen Dalam Negeri sesuai penetapan Pemerintah No II/SD tanggal 1 Juli 1996 merupakan momentum-momentum penting kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesi, sehingga tanggal 1 Juli di peringati setiap tahun sebagai Hari Kepolisian hingga sekarang.

 Sejak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian ikut berperan besar dalam revolusi fisik pada masa sekitar proklamasi, masa kedatangan Sekutu yang dibonceng NICA (Nedeerlands Cwil Administrasi), Agresi Militer Belanda I maupun Agresi Militer Belanda II dengan mengadakan perlawanan—perlawanan dibeberapa tempat wilayah NKRI diantaranya di Jakarta, Surabaya, Mediun, Padang, Semarang dan kota—kota besar lainnya. Tidak sedikit jiwa raga anggota Polisi korbankan demi mempertahankan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa—masa itu demi mempertahankan eksistensinya dan untuk menghindari tindakan Belanda serta dalam usahanya menyusun kekuatan Kepolisian yang kuat dalam suatu negara yang merdeka dan berdaulat, Kepolisian Negara beberapa kali memindahkan markas besarnya yaitu

  1. Pada bulan Pebruari 1946 bersama-sama kementrian Dalam Negeri pindah ke Purwakarta, Jawa Tengah.
  2. Pada tanggal 1 Desember 1947 Jawatan ke Polisian Negara Memindahkan kedudukan ke Yogyakarta

Dengan keluarnya jawatan Kepolisian dari Kementrian Dalam Negeri menjadi Jawatan tersendiri di bawah langsung Perdana Mentri selanjutnya  R.S Sukanto berusaha melakukan langkah—langkah sebagai berikut :

  1. Penyusunan Jawatan Kepolisian Negara dengan bagian—bagiannya seperti Tata Usaha, Keuangan, Perlengkapan, Organisasi dan pengusutan Kejahatan
  2. Penyelenggaraan Konfrensi dinas yang pertama di Purwokerto yang dihadiri oleh kepala-kepala Penilik Kepolisian dan Kepala—kepala Polisi Karesidenan di seluruh Jawa dan Madura, untuk meletakan dasar-dasar persatuan dan persamaan dalam cara-cara bekerja.
  3. Menciptakan perturan-peraturan kepangkatan, tata tertib dan tata sosial, pembarisan dan sebagainya.
  4. Membereskan pengangkatan pegawai-pegawai/kader—kader Polisi yang dilakukan oleh Gubernur dan Presiden pada permulaan berdirinya republik Indonesia.
  5. Menyusun Dinas Pengawasann Aliran Masyarakkat sebagai salah satu bagian Jawatan Kepolisian Negara.
  6. Menyusun Kembali Polisi lalu lintas.
  7. Membentuk uniform dan bagian/pasukan Mobile Brigade.
  8. Menyelenggarakan sekolah Polisi Negara dengan bagian-bagian terendah menengah dan tingngi.
  9. Mendirikan kantor cabang dari Jawatan Kepolisian Negara .
  10. Membentuk Cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera di Bukit Tinggi
  11. Mengadakan hubungan dengan ddaerah-daerah lain di Indonesia dengan mengirimkan kurir-kurir.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan Internasional. R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo berkunjung ke Amerika Serikat dalam rangka mencari senjata dan Kendaraan bermotor sebagai kelengkapan Kepolisian serta mengadakan studi banding ke lembaga-lembaga Kepolisian seperti FBI Country Police dan City Police untuk menjalin Kerja sama dengan Kepolisian RI.

Pembangunan Kepolisian sempat terhenti ini disebabkan terjadinya Agresi Militer Belanda Pada tanggal 21 Juli 1947 sehingga Kepolisian Negara harus turut serta dalam usaha pertahanan disamping menunaikan tugasnya sebagai Kepolisian dan dengan adanya penetapan Deawan Pertahanan Negara No 112 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1947, Polisi di Militerisasikan walauppun demikian, Kewajiban Polisi tetap berlaku.

Selama periodesasi 1945 – 1950 Kepolisian Negara di bawah kepemimpinan R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo membidani lahirnya beberapa lembaga Kepolisian antara lain.

1. Lahirnya Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia Pada tanggal 12 Juni 1946.

2. Lahirnya Akademi Kepolisian di Metroyudan pada tanggal 17 Juni 1946.

3. Lahirnya Korps Musik Kepolisian di Mertoyudan pada tanggal 6 Maret 1947 dan lagu “Andhika Bhayangkari” ciptaan Anggota polisi R.A. Sujasmin mantan guru musik di sekolah Seminari Magelang sampai sekarang selalu diperdengarkan dan setiap Upacara Militer, bahkan Korps Musik Angkatan Kepolisian sempat mendapat penghargaan dari pemerintah RI maupun dari Sri Paus Paulus VI dari Vatikan.

4. Lahirnya Brigade  Mobil di Purwokerto pada tanggal 14 Nopember 1946 dan sampai sekarang kesatuan ini merupakan kekuatan tempur Samapta (ready Striking force) bagi Polri.

5. Terbentuknya Pasukan Pengawal Presiden dan Wakilnya pada tahun 19945 dan pasukan ini dipimpin oleh Mangil Martowidjoyo.

6. Lahirnya Polisi Wanita di Bukit Tinggi pada tanggal 9 September 1948.

7. Lahirnya Bhayangkari di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1949 atas inisiatif Nya H. L. Soekanto

Dari uraian pada bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa periode 1945 – 1950 merupakan rentetan peristiwa-peristiwa bersejarah dan monumental yang sangat menentukan Hari Depan Kepolisian Republik Indonesia di kemudian hari.